MELANSIR.COM - Kerusakan muka air tanah di Kota Bandung tentu akan memicu sejumlah dampak buruk bagi kehidupan, baik dari sisi ekonomi, konflik sosial, hingga bencana alam.
Peneliti dan Ahli Bidang Geodesi Institut Teknologi Bandung, Heri Andreas mengatakan, dampaknya mungkin tidak akan secepat bencana seperti gempa yang bisa melahap ratusan bangunan dalam hitungan menit bahkan detik.
Tapi jika terus dibiarkan dengan kondisi ini, bukan tidak mungkin krisi air di Kota Bandung akan terjadi pada 2050.
"Ancamannya jangka panjang. Kategorinya silent killer atau slow-onset disaster atau bencana yang timbul secara perlahan dari waktu ke waktu," kata Heri.
"Pertama, ketika air tanah semakin dangkal orang-orang akan bor lebih dalam, akhirnya akan habis di semua akuifer (lapisan tanah), yang terjadi selanjutnya air akan lebih mahal, ini akan memicu konflik sosial karena orang akan berebut air," kata dia.
"Kemudian, dampak berikutnya akan terjadi kompaksi (pemadatan tanah atau proses penyatuan akuifer dan akuitar) yang membuat tanah di permukaan akan turun (land subsidence), ini akan menyebabkan perluasan lahan banjir dan bisa membuat Bandung tenggelam 2050," imbuhnya.
Ancaman ini bukanlah khayalan atau tebak-tebakan semata, melainkan ancaman serius yang mesti diperhatikan oleh pemerintah.
Faktanya saat ini, menurut Heri, pemerintah masih adem ayem dan tidak melakukan tindakan pasti untuk mengatasi persoalan ini.
"karena faktanya, di Kota Bandung suplai air PDAMnya sudah mayoritas bersumber dari air tanah. Nah ini sebenarnya bentuk warning, karena seharusnya PDAM itu menggunakan air permukaan bukan air tanah. Jadi memang sudah terasa semakin parah," ujarnya.
Karena itu, solusinya ada pada kesadaran setiap individu, terlebih oleh para pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat untuk menghadirkan strategi kebijakan yang lebih tegas dan efisien.
"Di luar negeri, seperti China, Singapura, dan banyak negara maju lainnya sudah menggunakan sistem pipanisasi untuk menarik air permukaan dan disalurkan ke Kota dan menetapkan kebijakan untuk tidak menggunakan air tanah. Di indonesia kita masih sibuk soal perizinan," katanya.
Jika seperti itu, tak ada keseriusan, harapan Rosliana, Asep, dan seluruh warga Kota Bandung untuk bisa menikmati serta mengakses air dengan lebih gampang, akan dibunuh perlahan oleh sikap pemerintah yang tak serius menangani persoalan air tanah. (Nur Ilham Natsir)
