MELANSIR.com, BANDUNG--Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti belum meratanya dalam pemberian anggaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang hanya diberikan kepada 757.841 siswa padahal jumlah siswa SMA/K dan SLB Swasta di Dapodik sekitar 1,05 juta siswa.
“Artinya ada sekitar 300 ribuan siswa yang tidak akan mendapatkan BPMU. Adapun alasan tidak mendapatkan, menurut TAPD adalah karena tidak lolos proses pengajuan hibah melalui SIPD. Kami Fraksi PKS DPRD Jawa Barat berpandangan bahwa alasan tersebut tidaklah tepat. Karena pendidikan ini adalah urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang sifatnya fundamental untuk kemajuan masa depan bangsa,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jabar H Ridwan Solichin, SIP, MSi dalam pemandangan umum F-PKS DPRD Jabar mengenai laporan pelaksanaan Reses II Tahun Sidang 2022/2023, Kamis (16/3/2023).
Karenanya, F-PKS ingin mempertanyakan persoalan tidak lolos SIPD ini, sebab SIPD sebagai proses birokratis seharusnya memudahkan dan melancarkan, bukan menghambat pelayanan dasar bagi masyarakat.
“Untuk itu, Gubernur harus menjelaskan mengenai hal ini termasuk menganggarkan dan memasukkan ke dalam APBD Perubahan Tahun 2023. Persoalan BPMU ini berkaitan erat dengan pemenuhan hak pendidikan anak yang oleh negara diberikan kewajiban belajar 12 tahun,” tandasnya.
Tentu menjadi ironis, sambung Kang RinSo, lantaran negara memberi kewajiban namun tidak memfasilitasinya. Karenanya, anggaran pendidikan yang mencapai 20% minimalnya dalam APBD adalah untuk memenuhi hak tersebut, sekaligus mendorong tidak ada pungutan-pungutan berkedok sumbangan sukarela dan lain sebagainya.
“Hal yang paradoks, sukarela namun nampak dipaksakan, sehingga harus kita hapuskan melalui bantuan pendidikan yang memadai oleh pemerintah,” imbuhnya.
Dalam pemandangan umum F-PKS DPRD Jabar juga menyampaikan aspirasi lainnya berkaitan dengan bidang pendidikan yaitu: perlunya pembangunan ruang kelas baru (RKB); perlunya pemberian beasiswa yang lebih banyak dari segi nominal anggaran lebih banyak mengcover peserta didik yang membutuhkan; pembebasan lahan untuk SLB; fasilitas pendukung belajar anak dengan kebutuhan khusus; upaya peningkatan kesejahteraan guru-guru non-ASN, tunjangan untuk guru-guru PAUD termasuk peningkatan anggaran untuk peningkatan kompetensi guru PAUD; perlunya pemantauan dan pengawasan pendidikan gratis khususnya SMAN dan SMKN di Kota/Kabupaten yang harus tetap menjamin kualitas pendidikan secara baik.
“Kemudian aspirasi perlunya anggaran untuk peningkatan literasi dengan menambah dan memperbaharui buku-buku bacaan di sekolah-sekolah baik SMA-SMK termasuk bantuan untuk perpustakaan Paud, maupun melalui seminar pelatihan dan kegiatan pendidikan lainnya, serta penguatan Gerakan Indonesia membaca; perlunya peningkatan kapasitas, kompetensi dan keahlian guru dalam bidang vokasional maupun pada program kebutuhan khusus; perlunya memperbanyak sekolah luar biasa bagi kaum difabel untuk memberikan pemenuhan hak pendidikan; perlunya penempatan Guru SLB di sekolah Inklusi,” rincinya.
Selain itu masih dalam bidang pendidikan muncul pula aspirasi perlunya mendorong penyediaan lembaga pendidikan kejar paket C gratis di setiap kecamatan agar dapat membantu anak-anak putus sekolah di tingkat menengah pertama; serta perlunya pembangunan unit sekolah baru (USB) atau sekolah terintegrasi di daerah-daerah yang jauh berdasarkan sistem zonasi.
“Guna memenuhi kebutuhan siswa diterima di SMA/SMK Negeri, paling tidak setiap kecamatan harus ada SMA/SMK negeri; perlu juga pembuatan petunjuk teknis yang jelas terkait biaya sekolah dan iuran sekolah sehingga ada transparansi, akuntabilitas dan tidak membiarkan adanya pungutan-pungutan tidak resmi,” pungkasnya. (rik)
